KONSEP MODEL KEBIJAKAN PUBLIK

Model digunakan karena adanya eksistensi masalah publik yang kompleks. Model = pengganti kenyataan.

Model adalah representasi sederhana mengenai aspek – aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan tertentu.

Model kebijakan dinyatakan dalam bentuj konsep/teori, diagram, grafik atau persamaan matematis.

KARAKTERISTIK MODEL KEBIJAKAN PUBLIK

·         Sederhana dan jelas.

·         Ketepatan identifikasi aspek penting problem kebijakan (precise).

·         Menolong untuk pengkomunikasian (communicable)

·         Usaha langsung untuk memahami kebijakan publik secara lebih baik (manageble)

·         Memberika penjelasan dan memprediksi konsekuensi

BENTUK – BENTUK MODEL KEBIJAKAN PUBLIK

1.     Model kelembagaan

2.     Model kelompok

3.     Model elit

4.     Model rasional

5.     Model incremental

6.     Model sistem

1.Model Kelembagaan

Dalam proses pembuatan kebijakan model ini masih merupajan model tradisional, dimana fokus model ini terletak pada struktur organisasi pemerintahan. Jadi yang sangat berpengaruh di dalam model ini hanyalah lembaga-lembaga pemerintah dari tingkat pusat atau daerah, sedang. Adapun aktor eksternal pada model ini seperti media massa, kelompok think-thank (LSM, Kelompok budayawan, kelompok mahasiswa, cendikiawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain,) serta masyarakat hanya berfungsi memberikan pengaruh dalam batas kewenangannya. Jadi kebijakan yang telah dibuat akan dijalankan dahulu oleh aktor internal, yaitu lembaga-lembaga pemerintahan         tersebut.

Contoh kasus :

Di kota salatiga, belasan pedagang ayam yang biasa mangkal di jalan taman pahlawan sekitar eks pertokoan hasil, mendatangi komisi II DPRD kota salatiga, pertemuan tersebut dalam rangka audiensi dan dihadiri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM yang mana dinas tersebutlah yang mengurusi aktivitas pedagang di pasar. Para pedagang mengungkapkan keluh kesahnya kegiatan berjualan di tempat mereka mangkal dengan menangantongi perizinan usaha, sementara aktivitas mereka tidak diakui secara sah oleh dinas terkait. Para pedagang tersebut meminta agar tetap dapat berjualan di pinggir jalan Taman Pahlawan dekat eks pertokoan hasil, karena memiliki izin usaha. Namun permintaan pedagang tersebut tidak disetujui oleh Disperindagkop, sebab pasar sudah ditata berdasarkan lokasi jenis dagangan, yang mana kebijakan pemerintah setempat telah membangun pasar – pasar tersebut untuk pedagang ayam, daging, dan lain sebagainya, di daerah pasar raya.

2.Model Kelompok

Pada model ini pemerintah membuat kebijakan karena adanya tekanan dari berbagai kelompok. Kebijakan publik merupakan hasil perimbangan (equilibrium) dari berbagai tekanan kepada pemerintah, dari berbagai kelompok kepentngan. Besar kecil tingkat pengaruh dari suatu kelompok kepentingan ditentukan oleh jumla anggotanya, harta kekayaannya, kekuatan, dan kebaikan organisasi, kepemimpinan, hubungannya yang erat dengan pembuat keputusan, kohesi intern para anggotanya.

Contoh kasus :

Pemerintah kabupaten kebumen, melalui bupati KH. M.Nashirudin Al Mansyur menyatakan status “qou”, yakni kembali pada keadaan semula atas permasalahan tanah dinas penelitian pengembangan (Dislitbang) TNI AD dengan Masyarakat wilayah Urut Sewu Kebumen. Artinya penggunaan lahan untuk kegiatan dilaksanakan seperti sebelum ada permasalahan.”TNI dapat melaksanakan latihan seperti sedia kala. Sedangkan para petani melaksanakan kegiatan bercocok tanam,” selanjutnya penyelesaian permasalahan tanah selanjutnya akan diadakan peninjauan dilapangan oleh TNI, Pemerintah Daerah, serta masyarakat. Hal itu dalam rangka penentuan batas kepemilikan tanah (suara merdeka).

3.Model Elit

Model ini menggambarkan pembuatan kebijakan publik dalam bentuk piramida, dimana masyarakat berada pada tingkat paling bawah, elit pada ujung piramida dan aktor internal birokrasi pembuat kebijakan publik (dalam hal ini pemerintah) berada ditengah – tengah antara masyarakat dan elit.

Masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menciptakan opini tentang isu kebijakan yang seharusnya menjadi agenda politik di tingkat atas. Sementara birokrat/administrator hanya menjadi mediator bagi jalannya informasi yang mengalir dari atas ke bawah. Elit politik selalu ingin mempertahankan status quo, maka kebijakannya menjadi konservatif. Perubahan kebijakan bersifat trial and error yang hanya mengubah atau memperbaiki kebijakan sebelumnya.

Contoh kasus :

Salah satu kasus dari model elit yaitu kebijakan yang di buat oleh pemerintah untuk mengetas atau mengurangi kemiskinan, yang di sebut Bantuan Langsung Tunai atau BLT. Kebijakan ini bisa dikatakan kebijakan yang trial & eror, karena dalam kenyataan penerapannya kebijakan ini tidak mempengaruhi apa – apa. Uang yang harusnya diterima oleh masyarakat yang kurang mampu justru dipotong di sana – sini oleh berbagai oknum dan berbagai alasan. Oleh karena itu kelanjutan kebijakan ini tidak diteruskan.

4.Model Rasional

Model rasional adalah model yang mana di dalam pengambilan keputusan melalui prosedurnya akan mengajak pada pilihan alternatif yang paling efisien dari pencapaian tujuan kebijakan, yang ditekankan pada penerapan rasionalisme dan positifisme.

Contoh kasus :

Pada saat bulan puasa tahun 2009 kemarin harga gula pasir di pasar jawa tengah, khususnya di semarang melambung tinggi, dengan melihat kondisi tersebut maka pemerintah provinsi jawa tengah melakukan kebijakan untuk melakukan “operasi pasar”, sehingga memberikan alternatif kepada masyarakat yang merasa dirugikan atas kenaikan harga tersebut untuk membeli gula pasir di pasar yang disediakan pemprov tersebut, tentu saja masyarakat sangat merasakan dampak dari kebijakan tersebut,karena perbedaan yang signifikan antara harga gula pasir di pasar milik pemprov dan di pasar – pasar.

5.Model Incremental

Model incremental adalah pembuatan kebijakan yang melalui proses politisi dimana didalamnya ada tawar menawar dan kompromi untuk kepentingan para pembuat keputusan sendiri.

Incrementalism :

·         Menilai alternatif secara tidak komprehensif tapi memusatkan perhatian hanya pada kebijakan yang berbeda secara inkremental.

·         Hanya sejumlah kecil alternatif kebijakan yang dipertimbangkan.

·         Setiap alternatif kebijakan, hanya sejumlah kecil konsekuensi akibat – akibat kebijakan yang terbatas saja yang dinilai.

·         Setiap masalah yang menantang pembuat kebijakan secara terus menerus diredenifisikan.

Contoh kasus :

Pemerintah berencana menaikkan gaji presiden, menteri, dan para pejabat negara pada tahun 2001. Kebijakan ini diberlakukan untuk menyesuaikan kebutuhan dan kinerja para pejabat negara. Melalui Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara instrumen yang akan dijadikan dasar untuk mengatur kenaikan gaji tersebut telah disiapkan. Namun penentuan besarnya nominal gaji akan ditentukan oleh Departemen Keuangan, adapun beberapa pertimbangan yang dijadikan dasar kenaikan gaji presiden, menteri, dan para pejabat negara yakni, kenaikan gaji berkala yang sudah sejak lama tidak diberikan kepada presiden dan pejabat negara. Sejak lima tahun lalu, gaji presiden dan pejabat negara tidak pernah mengalami kenaikan padahal kebutuhan semakin meningkat, selain itu kenaikan juga dipertimbangkan dari kinerja masing – msing pejabat negara. Karena itu kemneg telah menyusun pedoman berdasarkan kinerja.

6.Model Sistem

Pendekatan sistem diperkenalkan oleh David Easton yang melakukan analogi dengan sistem biologi. Pada dasarnya sistem biologi merupakan proses interaksi antara organisme dengan lingkungannya, yang akhirnya menciptakan kelangsungan dan perubahan hidup yang relatif stabil. Ini kemudian dianalogikan dengan kehidupan sistem politik.

Model ini didasarkan pada konsep – konsep kekuatan – kekuatan lingkungan, sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, geografis, dan sebagainya yang ada disekitarnya. Kebijakan publik merupakan hasil (output) dari sistem politik. Kebijakan model ini juga melihat dari tuntutan – tuntutan, dukungan, masukan yang selanjutnya diubah menjadi kebijakan punlik yang otoritatif bagi seluruh anggota masyarakat. Intinya sistem politik berfungsi mengubah inputs menjadi outputs.

Contoh kasus :

Setelah batik mendapat sertifikat dari UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia, kini pemerintah membuat kebijakan untuk mendaftarkan angklung ke UNESCO agar alat musik khas daerah tersebut tidak diklaim oleh pihak lain. Melalui tahap verifikasi akan terbukti bahwa angklung sangat berperan dalam kelangsungan suku bangsa khususnya di Indonesia, jika lolos verifikasi, UNESCO akan mengeluarkan sertifikat dan angklung akan diakui sebagai warisan asli budaya asli Indonesia. Kesenian dan kebudayaan jawa barat yang berbahan dasar bambu tengah dihadapkan pada percepatan dunia industri yang membutuhkan inovasi dan kreativitas. Sepanjang 2008, angklung juga berfungsi sebagai alat promosi budaya dengan berbagai inovasi dalam seni pertunjukkan. Angklung telah menjadi salah satu kekuatan diplomasi budaya serta komunikasi nonverbal lintas sektoral yang cukup efektif. Bermain musik bambu juga bermain dengan menggunakan rasa, yang menimbulkan kepekaan dan solidaritas yang menciptakan harmoni sehingga perlu ditanamkan di kalangan generasi pelajar Indonesia. Dengan begitu sangat pantaslah pemerintah mengambil kebijakan untuk mendaftarkan angklung sebagai salah satu warisan budaya asli Indonesia, yang mana bangsa ini memiliki solidaritas dan kepekaan yang tinggi.